Detektif Advokat Publik Muhammad Wahyu Sarjana Halal(Pengabdian tanpa batas dan sesuai kemampuan)

Dalam kegiatan pembangunan jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tahun 2008, Terdakwa Roaina selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nilai Perjanjian Kerja antara Terdakwa dengan PT Muda Mandiri adalah sebesar Rp329.879.000,-. Setelah pekerjaan selesai, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan pemeriksaan dan menyatakan pekerjaan telah 100% selesai dan sesuai dengan ketentuan. Satu tahun kemudian, jaringan SAP mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan lagi, menurut ahli teknologi informasi terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp232.000.000,-. Terdakwa dituntut melakukan tindak pidana korupsi dan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana selama 1 tahun 6 bulan ser...

CV Agrawana Persada mengajukan gugatan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan (Tergugat I), Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan (Tergugat II), Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan (Tergugat III), dan beberapa turut tergugat. Penggugat berpartisipasi pada Pelelangan Sederhana Pengadaan Barang/Jasa untuk 7 jenis pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan tahun 2012. Penggugat memasukkan dokumen penawaran untuk 3 jenis pekerjaan pengadaan lalu  diundang untuk berpartisipasi dalam Pembuktian Kualifikasi, namun dinyatakan gugur dalam Evaluasi Administrasi karena hanya dapat menunjukkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan tidak dapat menunjukkan laporan bulanan PPh 3 bulan terakhir.  Penggugat menganggap Tergugat I melanggar prosedur karena ketika diundang untuk Pembuktian Kualifikasi, berarti Penggugat sudah dinyatakan lulus pada tahap Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Kualifikasi. Karena itu Pengguga...

Dakwaan adalah bagian penting dalam proses acara pidana yang diajukan oleh jaksa kepada pengadilan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berbagai jenis dakwaan memiliki karakteristik dan perbedaan yang harus dipahami, baik oleh praktisi hukum, mahasiswa, maupun masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pemahaman hukum pidana. Selain itu, dalam proses acara pidana, perbedaan antara permohonan dan pembelaan (pledoi) juga menjadi materi penting yang sering membingungkan. Dalam artikel ini, penulis akan membahas kedua hal tersebut dengan penulisan yang sistematis agar mudah dipahami. Bagian I Macam-Macam Jenis Dakwaan dan Contohnya Dakwaan dalam proses acara pidana adalah tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dakwaan dibagi dalam berbagai jenis yang memiliki karakteristik masing-masing. Berikut adalah penjelasan lengkapnya: 1. Dakwaan Primer dan Subsider Dakwaan Primer: ...

Proses acara pidana merupakan tahapan hukum yang kompleks, dimulai dari penyelidikan hingga penjatuhan putusan oleh pengadilan. Dalam artikel ini, kita akan membahas tahapan-tahapan proses acara pidana, jenis penahanan yang mungkin dilakukan, perbedaan dalam penanganan pidana khusus, peradilan anak, serta bagaimana advokat berperan di dalamnya. I. Tahapan Proses Acara Pidana Umum 1. Penyelidikan Tahap awal yang dilakukan oleh penyelidik (biasanya polisi) untuk mencari informasi tentang apakah suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana. Pada tahap ini belum ada penetapan tersangka. 2. Penyidikan Tahap pengumpulan bukti yang dilakukan oleh penyidik untuk menentukan tersangka. Penyidik berwenang: a. Melakukan penangkapan dan penahanan. b. Memeriksa saksi dan tersangka. c. Menyita barang bukti. 3. Penuntutan Dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah menerima berkas perkara lengkap (P21) dari penyidik. JPU akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. 4. Persid...

Mengais rezeki sebagai driver ojek online adalah salah satu langkah yang saya ambil untuk bertahan hidup. Namun, perjalanan ini penuh tantangan. Sepinya orderan sering kali memaksa saya mencari solusi alternatif. Saya menawarkan jasa secara offline, seperti mengantar barang atau penumpang kepada orang-orang yang saya kenal. Selain itu, saya juga mengambil pekerjaan sampingan apa saja, seperti menjadi tukang parkir, membantu teman pindahan, atau mengantar barang secara manual, demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak semua berjalan mulus. Sepeda motor, yang menjadi andalan saya, sering mengalami kerusakan hingga akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Saya terpaksa menjual motor itu dalam keadaan mati, seadanya, lalu membeli sepeda sebagai pengganti. Dengan sepeda itulah saya melanjutkan perjuangan, sambil tetap menjalankan profesi sebagai advokat meski dengan segala keterbatasan. Hidup berdiri sendiri dari segi finansial memang sangat berat. Tidak ada yang bisa diandalkan selain...

Penggugat (PT Dharma Perdana Muda bekerja sama dengan PT Bangun Kharisma Prima Jo) menggugat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia/LKPP (Tergugat I) dan Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Tergugat II) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait Surat LKPP Nomor B-688/LKPP/D.IV/06/2010 yang meminta Tergugat II tidak membayarkan penyesuaian harga (eskalasi) kepada Penggugat.  Penyesuaian harga tersebut berasal dari tagihan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II atas pekerjaan yang mereka lakukan dalam proyek pembangunan Kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Nilai proyek tersebut, yakni sebesar Rp91,7 miliar sebelumnya sudah disepakati dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP). Namun, karena terdapat kendala terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Penggugat sudah menurunkan biaya proyek menjadi Rp 81,4 miliar.  Setelah pekerjaan selesai, Penggugat mengajukan eskalasi harga sebesar Rp11,8 ...

[Foto dokumentasi dilapangan rekan komunitas ojek online dan advokat Hadi Permana, S.H] Pada Minggu, 8 Desember 2024, Abidin Akbar, seorang driver ojek online di Banjarmasin, mengalami kekerasan saat diserempet kelompok pengendara motor yang diduga membawa senjata tajam. Kejadian ini direkam dan disebarkan oleh diduga pelaku melalui media sosial, yang akhirnya memicu kepedulian publik. Didampingi Advokat Hadi Permana, S.H., korban melapor ke Satreskrim Polres Banjarmasin pada Selasa, 10 Desember 2024. Saat ini, penyelidikan terkait identitas dan motif diduga pelaku masih dilakukan. Sebagai bagian dari solidaritas, saya,  Advokat Muhammad Wahyu, S.H., mendukung penuh rekan komunitas dan Advokat Hadi Permana untuk mendampingi rekan diduga korban. Ini bukan hanya tentang mendukung proses hukum tetapi juga memberikan perlindungan kepada pekerja informal. Kita semua memiliki peran untuk saling melindungi, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang bergantung pada solidaritas d...